Diplomasi Indonesia di Board of Peace: Analisis Kewajiban Iuran dan Kontribusi Gaza

 

​Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi sorotan sosiologi politik internasional. Di tengah dinamika konflik global, posisi Indonesia yang menegaskan "tidak wajib bayar iuran" memicu diskusi hangat. Artikel ini membedah pernyataan Menlu Sugiono mengenai status keanggotaan Indonesia, kontribusi rekonstruksi Gaza, dan bagaimana diplomasi non-moneter menjadi instrumen kekuatan baru bagi RI.

​Secara organisatoris, BoP menerapkan model partisipasi yang fleksibel. Terdapat perbedaan mendasar antara keterlibatan aktif dengan status anggota permanen yang memerlukan komitmen finansial tertentu.

​Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa iuran sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp 16,7 triliun) bukanlah syarat keanggotaan dasar. Anggota reguler dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk, sementara komitmen finansial besar biasanya dialokasikan bagi negara yang membidik status anggota permanen untuk proyek rekonstruksi jangka panjang.

​Indonesia mengedepankan diversifikasi kontribusi. Selain dana tunai melalui World Bank, kontribusi dapat diwujudkan dalam bentuk:

• ​Pengiriman Pasukan Keamanan (ISF): Kehadiran fisik untuk menjaga stabilitas di Gaza.
• ​Tenaga Ahli: Pengiriman personel medis atau teknis untuk pembangunan infrastruktur.
• ​Legitimasi Politik: Posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memberikan nilai tawar moral yang tinggi.

​Pernyataan bahwa Indonesia "tidak wajib bayar" merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas domestik. Secara sosiologis, kebijakan ini merupakan respon terhadap kekhawatiran masyarakat akan beban APBN.

​"Kita sekarang sudah anggota, tidak perlu bayar juga tidak apa-apa. Kontribusi bisa lewat pasukan atau orang per orang." — Menlu Sugiono.

​Fenomena ini menunjukkan transisi dari diplomasi transaksional menuju diplomasi nilai. Indonesia membuktikan bahwa pengaruh global tidak selalu diukur dari nominal angka, melainkan dari kapasitas dalam menjaga perdamaian dunia. Penegasan Menko Airlangga Hartarto bahwa pembayaran baru dilakukan "jika sudah damai" memperkuat posisi tawar Indonesia agar bantuan tepat sasaran dan tidak sia-sia secara politik.

​Keanggotaan Indonesia di Board of Peace tanpa kewajiban iuran instan adalah bukti keberhasilan Diplomasi Bebas Aktif. Indonesia berhasil mengamankan kursi di meja perundingan elit tanpa mengorbankan ruang fiskal nasional secara prematur. Langkah ini menegaskan bahwa peran strategis dalam perdamaian dunia adalah aset yang setara dengan modal finansial.