Menakar Independensi di Tengah Badai Rupiah

 

Dunia kebijakan moneter kita sedang diguncang kabar yang memicu perdebatan sengit. Penunjukan Thomas Djiwandono; sosok yang selama ini dikenal sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo, ke dalam jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), memicu tanda tanya besar. Di tengah kondisi Rupiah yang terus "ngos-ngosan" sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, langkah ini dianggap sebagai perjudian besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

Demosi Hierarki, Promosi Remunerasi?

Secara administratif, kepindahan Thomas dari posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) ke Deputi Gubernur BI bisa dilihat sebagai "turun kasta" dalam struktur pemerintahan. Namun, dari sisi remunerasi dan prestige, posisi di Bank Indonesia adalah puncak karier bagi banyak orang. Masalahnya, sejarah BI mencatat bahwa kursi Dewan Gubernur hampir tidak pernah diisi oleh politisi aktif demi menjaga jarak dari konflik kepentingan.

Meskipun Thomas telah mengajukan pengunduran diri dari partai untuk memenuhi syarat UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023), bayang-bayang afiliasi politik dan ikatan kekeluargaan dengan istana sulit untuk dihapus begitu saja dari persepsi publik.

Untuk memahami risikonya, mari kita bayangkan ekonomi Indonesia sebagai seorang Atlet Lari (Kurs Rupiah) yang sedang mengalami cedera otot parah.

Dalam ekosistem ini, terdapat dua pihak yang mengelola si Atlet yang bisa kita analogikan sebagai berikut :

Pelatih (Pemerintah) : Terobsesi dengan target juara dan waktu yang sempit. Ia ingin si Atlet terus berlari kencang demi pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek ambisius.

Dokter (Bank Indonesia) : Paham anatomi cedera secara mendalam. Dokter tahu bahwa satu-satunya cara agar Atlet tidak cacat permanen adalah dengan istirahat dan terapi (dalam hal ini, menaikkan suku bunga).

Konflik muncul ketika Pelatih mendesak Dokter untuk memberikan painkiller (menahan suku bunga tetap rendah) agar Atlet tetap bisa bertanding. Memang, dalam jangka pendek, semua tampak senang: cicilan KPR tidak naik dan proyek pemerintah jalan terus. Namun, bagi Investor Asing, melihat atlet cedera yang dipaksa lari tanpa pengobatan adalah sinyal bahaya. Mereka akan memilih pergi mencari "atlet" lain yang lebih sehat.

Risiko Dominasi Fiskal dan Efek Domino

Ketakutan terbesar para pengamat adalah hilangnya taring BI dalam mengambil keputusan yang tidak populer. Jika BI kehilangan independensinya (fiskal dominance), kita menghadapi risiko nyata:

1. Rupiah Terjun Bebas

Kekeringan stok Dolar karena investor kabur bisa menyeret Rupiah ke level psikologis yang mengerikan (Rp18.000 - Rp20.000).

2. Imported Inflation

Harga BBM melambung, harga kedelai untuk tahu-tempe melonjak, dan daya beli masyarakat remuk.

3. Krisis Kepercayaan

Biaya untuk memulihkan kepercayaan pasar jauh lebih mahal daripada menaikkan bunga di awal. Kita tentu tidak ingin mengulang memori kelam 1998.

Meritokrasi vs Koneksi: Tantangan Kompetensi

Menengok latar belakang pendidikan Thomas di bidang Sejarah dan Hubungan Internasional, banyak pihak meragukan "kerangka berpikir" teknokratis yang dibutuhkan di BI. Meski memiliki pengalaman di perusahaan keluarga dan Kemenkeu, budaya BI selama ini adalah benteng bagi para ekonom karier yang tumbuh dengan logika moneter murni.

Ada kekhawatiran bahwa budaya meritokrasi BI akan bergeser menjadi nuansa politis. Tanpa bermaksud mengecilkan, inovasi seperti QRIS mungkin tidak akan lahir jika pembuat kebijakan tidak memiliki visi teknokratis yang matang sejak lama.

Pembuktian di Tengah Guncangan

Gebrakan pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkeu dan BI melalui "pertukaran kursi" ini memang memiliki sisi positif dalam mencairkan ego sektoral di forum KSSK. Namun, di dunia perbankan sentral, persepsi adalah segalanya.

Kini, bola panas ada di tangan Thomas Djiwandono. Apakah beliau berani bersikap "ngotot" seperti pimpinan bank sentral di negara maju demi menyelamatkan mata uang, atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik? Harapan kita hanya satu: semoga independensi BI tetap tegak, karena jika benteng moneter ini runtuh, seluruh rakyatlah yang akan membayar harganya.

Bagaimana pendapat Anda mengenai penunjukan figur politik di lembaga independen seperti BI? Mari diskusikan di kolom komentar PrizmaHub.