Nyawa Melayang di Jalan Jakarta: Gubernur Marah, Pejabat Saling Lempar Tanggung Jawab

 

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kemarahannya dalam acara Town Hall Meeting di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026). Di hadapan publik, ia menyoroti bobroknya koordinasi antarpejabat yang masih sering saling lempar tanggung jawab dalam menangani persoalan di lapangan.

Pramono secara spesifik mengangkat kasus kecelakaan maut yang menimpa seorang pelajar SMA di Matraman, Jakarta Timur. Pelajar tersebut meninggal dunia setelah terjatuh akibat kondisi jalan yang berlubang dan licin saat hujan.

"Tentunya saya sebagai Gubernur sangat berduka sekali dan saya marah sekali. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi?" tegas Pramono.

Ia menilai, tragedi ini adalah dampak nyata dari buruknya birokrasi. Saat ditemukan jalan rusak, pejabat di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Suku Dinas (Sudin) sering kali sibuk berdebat mengenai kewenangan siapa yang harus memperbaiki, alih-alih segera melakukan penanganan darurat.

Kompleksitas Jakarta dan Cuaca Ekstrem

Gubernur mengakui bahwa Jakarta menghadapi tantangan berat akibat cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan Februari. Kondisi ini membuat aspal, bahkan di jalan protokol seperti Sudirman-Thamrin, mudah terbongkar dan rusak kembali setelah diperbaiki.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kerumitan kota tidak boleh menjadi alasan untuk pembiaran. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk Satpol PP, untuk memperkuat koordinasi dan melakukan penambalan lubang darurat tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.

"Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai Gubernur," pungkasnya.

Kritik: Birokrasi Tak Boleh Menunggu Korban

Pengakuan Gubernur Pramono Anung mengenai adanya budaya "saling lempar" di lingkungan Pemprov DKI Jakarta adalah kejujuran yang pahit. Namun, kemarahan pemimpin saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perombakan sistem kerja yang radikal.

Pertama, sangat disayangkan bahwa kesadaran akan buruknya koordinasi ini baru mencuat setelah adanya nyawa yang melayang. Kematian pelajar di Matraman adalah bukti bahwa fungsi pengawasan wilayah di tingkat Lurah dan Camat gagal mendeteksi ancaman keselamatan warga secara dini.

Kedua, ego sektoral terkait "status jalan" (nasional, provinsi, atau kota) tidak boleh lagi menjadi tameng bagi pejabat untuk berdiam diri. Rakyat tidak butuh tahu siapa yang punya aspal tersebut; rakyat hanya butuh jalan yang aman untuk dilalui. Jika prosedur administratif tetap dianggap lebih penting daripada nyawa manusia, maka reformasi birokrasi di Jakarta masih sebatas slogan.

Ketiga, imbauan agar masyarakat berhati-hati adalah hal wajar, namun tanggung jawab utama tetap berada pada penyedia fasilitas publik. Pemerintah tidak boleh "berlindung" di balik alasan cuaca ekstrem. Mitigasi harus bersifat proaktif, bukan reaktif setelah kecelakaan terjadi dan viral.

Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani marah, tetapi juga berani memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang lebih mementingkan kertas administrasi daripada nyawa warga di jalanan.